Sekarang, Soekarno-Hatta Pahlawan

Ini Pahlawan Baru dan Ini Baru Pahlawan: Soekarno dan Hatta

MUNGKIN banyak orang merasa heran mengapa baru sekarang Soekarno dan Hatta diberi gelar Pahlawan Nasional? Padahal, sudah banyak pejuang bangsa ini yang lebih muda darinya, yang gugur di meda perang ataupun mati belakangan, telah lebih dulu mendapat gelar itu. Padahal pula, sudah 67 tahun lebih bangsa Indonesia merdeka, yang tidak lain diproklamasikan oleh kedua tokoh tersebut. 

Terlambat, tertunda, atau sengaja memang baru sekarang gelar itu diberikan? Entahlah. Biarlah pakar sejarah saja yang lebih fasih menjawabnya. Yang pasti,  Rabu 7 November 2012 ini, gelar pahlawan bagi keduanya akan diserahkan oleh Pemerintah di Istana Negara. Pihak keluarga Soekarno dan keluarga Hatta pun kabarnya akan hadir dan berkenan menerimanya. 

Selama ini orang memang tidak pernah mengutak-atik gelar tersebut bagi Bung Karno dan Bung Hatta.  Kalau tak keliru, baru setahun lalu ada suara-suara yang mempersoalkannya (baca: mengusulkannya). Rupanya, publik atau rakyat Indonesia telanjur mengira kedua tokoh bangsa ini sejak Proklamasi RI dibacakan pada 17 Agustus 1945 otomatis menyandang gelar Pahlawan Nasional. Nyatanya tidak. Faktanya mereka belum bergelar Pahlawan.

Cobalah tanyakan misalnya kepada anak-anak sekolah dasar (SD), mereka pasti akan menyebut Soekarno dan Hatta adalah Proklamator RI. Tidak lebih dari itu.  Mereka mengenalnya pasti karena sering membaca teks Proklamasi, yang di pojok kanan bawah tertera nama Soekarno-Hatta.  Tetapi tatkala ditanyakan apakah mereka termasuk Pahlawan Nasional, anak-anak SD itu barangkali tidak bisa memberi penjelasan. Kita yang dewasa pun belum tentu berani menjawab ya atau tidak, karena tak tahu pasti mengenai gelar kepahlawanan Soekarno-Hatta (Ir Soekarno dan Dr Mohammad Hatta).

Memang, untuk menetapkan apakah seseorang layak mendapat gelar pahlawan atau tidak, ada kriteria, aturan dan prosedurnya. Tidak berlaku untuk sembarang orang. Tidak bisa seperti menobatkan seseorang  misalnya sebagai: Man of The Year, Tokoh Perubahan, Tokoh Kontroversial, Tokoh Terpopular, Tokoh Berbusana Terbaik, dan sejenisnya, yang lazim penuh rekayasa dan belum tentu ada manfaatnya. 

Khusus bagi Bung Karno dan Bung Hatta, mestinya sejak dari dulu sekali gelar Pahlawan itu diberikan. Ya, harapan publik pasti begitu, namun harus diakui bahwa pemberian gelar ini pun tak lepas dari nuansa politis. Kalau tidak politis, di masa Orde Baru pun Soekarno-Hatta mungkin sudah bergelar Pahlawan. Yang terjadi kala itu malah sebaliknya: hak-hak politik Soekarno dan Hatta (termasuk keluarganya) mendapat kekangan dan penjegalan. Mana mungkin Soeharto mau memberikan gelar pahlawan bagi lawan-lawan politiknya? Suka atau tidak, sejarah memang hanya milik pemenang dan penguasa...walau kerap dimanipulasi demi kepentingannya semata.

Sama halnya sekarang,  dua mantan Presiden yakni almarhum Soeharto dan almarhum Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sudah pernah diusulkan banyak pihak agar diberi gelar Pahlawan Nasional. Namun usulan itu hanyalah ''bertepuk sebelah tangan'' alias tidak pernah mendapat tanggapan dari Pemerintah SBY. Mungkin SBY berhitung untung-ruginya secara politis bila memberikan gelar bagi dua presiden pendahulunya itu. Daripada berisiko, barangkali SBY menyerahkan kepada pemerintahan mendatang atau kelak kapan, yang akan memberikan gelar pahlawan bagi keduanya. 

SBY tentu merasa lebih urgen dan ''nyaman'' memberikan gelar Pahlawan buat Soekarno dan Hatta ketimbang buat Soeharto maupun Gus Dur. Itu lebih menguntungkan setidaknya untuk konstelasi politik saat ini dan persiapan partainya menyongsong tahun 2014. 

Padahal, sesungguhnya, Soekarno dan Hatta lebih dari sekadar Pahlawan. Sesungguhnya pula, Soekarno dan Hatta adalah Proklamator sejati dan abadi. Jadi, tak butuh politisasi. Allah SWT memang sengaja mengirim kedua tokoh tersebut -- dengan segala kelebihan dan kekurangannya -- ke bumi ini, untuk memerdekakan Indonesia dari  kaum penjajah. Kenang, kenanglah, perjuangan mereka. Hargai jasa-jasanya. Lanjutkan cita-citanya.

Jakarta, 7 November 2012

ZHM